Walikota Mawardy Nurdin meminta aparat di jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh harus lebih kreatif. Untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan pegawai, Pemko Banda Aceh masih mengalami kekurangan dana puluhan miliar. “Guna mengatasi hal itu, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh diminta kreatif dalam mencarikan dana-dana dari berbagai sumber baik dari APBN dan lembaga asing untuk bisa dibawa ke Banda Aceh,” kata Mawardy Nurdin ketika membuka Diklat Kepemimpinan tingkat IV tahun 2009, Senin (6/7) kemarin.
Dikatakan, untuk mendapatkan gelontoran dana tersebut, tentunya sangat tergantung dari pelayanan yang diberikan oleh birokrasi di jajaran Pemko. “Ungkapan kalau bisa dipersulit kenapa harus dimudah, sudah saatnya dibuang jauh-jauh dari birokrasi kita. Pemko Banda Aceh saat ini sedang berusaha memberikan layanan prima kepada masyarakat,” katanya.
Dikatakan, untuk mendapatkan gelontoran dana tersebut, tentunya sangat tergantung dari pelayanan yang diberikan oleh birokrasi di jajaran Pemko. “Ungkapan kalau bisa dipersulit kenapa harus dimudah, sudah saatnya dibuang jauh-jauh dari birokrasi kita. Pemko Banda Aceh saat ini sedang berusaha memberikan layanan prima kepada masyarakat,” katanya.
Namun diakui di beberapa tempat pelayanan publik seperti pada tempat pembuatan kartu tanda penduduk masih ada yang mencoba-coba memanfaatkan peluang dengan menciptakan ketergantungan pada orang-orang tertentu, sehingga ada celah untuk mendapatkan sesuatu. “Ini ke depan tidak boleh terjadi lagi,” tegas Mawardy dalam pertemuan yang dihadiri pejabat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Aceh, Drs Nasrun dan widiyaiswara Zuhri Ahmad.
Kepala Bidang Pelatihan dan Penjenjangan BKPP Aceh, Nasrun pada kesempatan itu mengharapkan para peserta untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Pelatihan yang berlangsung selama 32 hari itu akan melibatkan tenaga pengajar dari pejabat di lingkungan Pemko Banda Aceh dan widyaiswara BPKP Aceh.
Kepala BKPP Kota Banda Aceh, Drs M Nasir mengatakan dengan Diklat Pim IV yang diikuti 40 peserta ini diharapkan akan mampu menambah wawasan para pejabat struktural di lingkungan Pemko Banda Aceh. Menurut Nasir, hingga saat ini lebih seratus pejabat esalon IV, III, dan II belum mengikuti Diklat Kepemimpinan. “Pemko Banda Aceh akan berusaha secara bertahap, seluruh pejabat beresalon di jajaran Pemerintah Banda Aceh dalam tahun 2010 mendatang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan tersebut,” katanya
Kepala Bidang Pelatihan dan Penjenjangan BKPP Aceh, Nasrun pada kesempatan itu mengharapkan para peserta untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Pelatihan yang berlangsung selama 32 hari itu akan melibatkan tenaga pengajar dari pejabat di lingkungan Pemko Banda Aceh dan widyaiswara BPKP Aceh.
Kepala BKPP Kota Banda Aceh, Drs M Nasir mengatakan dengan Diklat Pim IV yang diikuti 40 peserta ini diharapkan akan mampu menambah wawasan para pejabat struktural di lingkungan Pemko Banda Aceh. Menurut Nasir, hingga saat ini lebih seratus pejabat esalon IV, III, dan II belum mengikuti Diklat Kepemimpinan. “Pemko Banda Aceh akan berusaha secara bertahap, seluruh pejabat beresalon di jajaran Pemerintah Banda Aceh dalam tahun 2010 mendatang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan tersebut,” katanya
